Disdukcapil Segera Tindaklanjuti Putusan MK Terkait Aliran Kepercayaan

Diposting pada

Kepala Disdukcapil Kudus Hendro Martoyo menyatakan akan menindaklanjuti Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait aliran kepercayaan. MK dalam putusannya, menyatakan aliran kepercayaan diakui dan bisa masuk dalam kolom agama di kartu tanda penduduk (KTP).

Namun, meski begitu Hendro mengatakan belum bisa mengeksekusi putusan MK tersebut. Hingga kini pihaknya masih menunggu petunjuk teknis (teknis) dari Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengenai hal tersebut.

”Kami belum bisa memenuhi keputusan pengisian kolom agama untuk aliran kepercayaan,” jelas Hendro.

Mahkamah Konstitusi (MK) beberapa waktu lalu mengabulkan permohonan agar penghayat kepercayaan dicantumkan dalam kolom kartu tanda penduduk (KTP). MK mengabulkan gugatan atas pasal 61 Undang-Undang Nomor 23/2006 dan pasal 64 Undang-Undang Nomor 24/2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Hendro mengatakan yang dilakukan Pemkab Kudus saat ini adalah menunggu turunnya juknis tersebut. Sehingga bisa ditentukan langkah selanjutnya, guna mengakomodir putusan dari MK tersebut.

Petunjuk teknis tersebut diperlukan, untuk mengatur bagaimana pengisian kolom agama di KTP bagi penghayat kepercayaan. Apalagi, aliran kepercayaan yang ada, juga terbilang banyak.

”Kita melihat dengan adanya juknis tersebut, maka akan diketahui bagaimana pengisian pada kolom di KTP untuk mereka. Apakah pengisian kolomnya cukup dengan penghayat kepercayaan, atau sesuai dengan aliran mereka,” ujarnya.

Selama ini, menurut Hendro, pelayanan pembuatan KTP untuk masyarakat, termasuk aliran kepercayaan, tetap berjalan dengan baik. Namun untuk kolom agamanya, memang masih dikosongi.

”Yang jelas, kita akan laksanakan setiap petunjuk yang kita peroleh terkait dengan kolom agama di KTP bagi penghayat kepercayaan ini. Tentu saja kita menunggu juknisnya dulu,” katanya. (advertorial)